PANGGUNG POLITIK

PANGGUNG POLITIK

"Dunia ini penuh sandiwara ... ", itulah salah satu kalimat yang terlontar oleh Nike Ardila dalam bait lagu Panggung Sandiwara. Kalau kita renungkan, sandiwara di atas panggung itu tidak jauh dari latar belakang, aktor dan aktris sampai alur cerita yang kesemuanya itu selalu dibuat - buat demi tercapainya suatu tontonan yang enak dinikmati oleh siapa saja tanpa memperhatikan siapa penontonnya. Sehingga sandiwara tersebut terkesan jauh dari kata natural yang seharusnya mengalir begitu saja.

Gambaran di atas tidak jauh beda dengan dunia perpolitikan di negara kita tercinta, Indonesia. Banyak orang "mempertontonkan diri" kepada khalayak untuk mencari perhatian. Dengan segala acesories yang dimilikinya, mereka berusaha mengambil hati orang lain dengan harapan suatu saat masyarakat mau mendukungnya. Ihtiar yang dilakukan oleh mereka, kalangan elit politik, selalu dievaluasi dan mengalami perbaikan secara kontinyu demi sukses dan tercapainya tujuan yang sebenarnya bagi mereka. Tujuan yang dimaksud tidak lain adalah meraih kekuasaan dan bagaimana bisa berlama - lama dengan kekuasaan tersebut. Maka dari itu, dengan segala cara penonton (masyarakat) dimanjakan dengan adegan - adegan yang kadang di luar batas normal dan irasional. Kenapa tidak normal? Mengapa irasional?

Dikatakan di luar batas normal, dikarenakan banyak elit politik (caleg dll) yang melanggar aturan yang ada demi sebuah kekuasaan. Mereka mengambil simpati dengan jalan yang tidak dibenarkan baik secara moral maupun hukum. Cara - cara yang dimaksud adalah mulai dari cara yang familier sampai dengan otoriter (cenderung kekerasan). Cara familier yang diperagakan dalam adegan ini antara lain:
Pertama, bagi - bagi kekayaan pada "penonton", walaupun ini sudah umum terjadi dalam masyarakat kita bahkan boleh dibilang telah menjadi kultur bahkan dinilai menyimpang dari aturan politik yang bersih. Penonton dibuat senang dan dimanjakan dengan kehadiran rupiah di saku mereka. Hal ini oleh kalangan pakar politik bisa diartikan sebagai "money politics"
Kedua, Perjanjian bagi hasil. Dalam istilah biologi kita mengenal "simbiosis mutualisme". Sehingga tidak ada kesan dirugikan , semua jerih payah selalu ada hasilnya. Penonton dalam hal ini dijanjikan sesuatu, dimana janji tersebut dapat terealisasi jika tujuan si aktor/aktris telah tercapai. Janji ini meliputi berbagai macam bentuk mulai dari materi sampai kedudukan yang strategis. Siapa yang tidak kepingin jika janji itu menggiurkan penonton. Siapa yang tidak ingin jika hanya dengan uang Rp. 20.000,- ketika mengikuti acara sepeda santai maupun ketika nonton sepak bola anda bisa membawa pulang sebuah sepeda motor, HP dan masih banyak lagi. Trik - trik semacam inilah yang membuat Kolusi dan Nepotisme semakin berkembang di Indonesia.
Ketiga, dengan mengadopsi metode Multi Level Marketing (MLM) sebuah Partai Politik mengais simpatisan. Mungkin metode ini terkesan baru di dunia perpolitikan, tetapi kalau ditelaah lebih jauh tentang sistem dan isinya maka hal itu sudah "basi" didengar di telinga kita. Mengapa? Seorang tokoh masyarakat yang merangkap kader suatu parpol mencari pendukung dengan jalan yang kurang etis, mereka diminta untuk menyerahkan KTP untuk di foto copy dengan dalih pembangunan atau pendataan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Sehingga si empunya KTP tidak tahu tujuan yang sebenarnya, mereka hanya menyerahkan KTP begitu saja. Parahnya lagi mereka yang menjadi "korban" adalah kalangan ekonopmi bawah dan status sosial yang rendah. Jika disadari, mereka diperalat dan diposisikan sebagai pendukung parpol "X" atau caleg "X". Jadi dalam hal ini sesama caleg maupun sesama partisan pemilu salaing mengklaim bahwa mereka pendukungnya, padahal obyek yang diperebutkan adalah sama. Yang sangat disayangkan adalah cara mereka yang salah, kenapa harus membodohi rakyat? Tokoh masyarakat tadi mau melaksanakan cara tersebut karena ada bonus besar di depan mata. Tak ubahnya seperti MLM.
Keempat, Intimidasi. Mungkin hanya cara ini yang kurang familier karena harus dilakukan dengan cara menakut - nakuti supaya si "korban" mau mengikuti. Inilah cara yang boleh dikata "Paksaan". Siapa yang tidak takut jika di depan rumahnya ada preman yang selalu mengawasinya, atau selalu ada telpon maupun sms yang bernada menggertak.
Selain cara yang tergolong di luar batas normal, ada juga cara yang lebih unik dan irasional. Salah satunya adalah melibatkan para normal dan dunia ghaib. Bayangkan! demi sebuah kekuasaan sampai segitunya mereka mau melakukan tindakan yang di luar akal sehat. Mungkin anda masih ingat bahwa belum lama ini salah satu TV swasta menayangkan seorang caleg merenung dan nyepi di pemakaman, bahkan sampai meminta do'a restu dari para leluhurnya yang telah meninggal. Jika dipikir, orang mati seharusnya butuh di do'akan bukan sebaliknya malah mendo'akan orang yang masih hidup. Lebih parah lagi, paranormal yang di datangi oleh para caleg selalu dijawab oleh paranormal tersebut bahwa kamu bakal jadi anggota dewan. Hal ini terlepas dari apakah paranormal, dukun atau apapun sebutannya adalah memang benar - benar paranormal maupun gadungan. Jika quota anggota dewan adalah 50 orang dan yang datang ke paranormal 100 orang, berarti gedung DPRD akan penuh sesak bisa - bisa 1 kursi untuk 2 orang.

Sekali lagi, itulah sekilas gambaran yang memang beanar - benar terjadi di dunia perpolitikan kita saat ini. Masyarakat dianggap sebagai penonton yang setia dan selalu mengikuti jalannya pertunjukan. Mereka akan tersenyum bahkan tertawa dan akhirnya mau mengikuti apa yang terkandung dalam pertunujukan tersebut dalam kehidupan nyata. Masyarakat hanya sebatas obyek yang monoton. Tetapi elit politik lupa, bahwa penonton juga manusia bukan robot. Manusia dilengkapi akal pikiran untuk menentukan masa depan mereka menuju yang lebih baik. Maka dari itu, sandiwara yang sudah ada sutradaranya tidak selamanya harus berakhir dengan cerita yang membahagiakan. Kadang ada cerita yang terpotong, demi suatu pertunjukan yang menarik. Cerita yang terpotong itulah sebetulnya yang sangat urgen. Untuk itu, teori - teori yang brilian kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Masyarakat pasti akan bereaksi atas apa yang terjadi di lingkungannya. Akhirnya panggung politik pun menyisakan cerita bagi kita untuk dinikmati dan direnungkan. Semua itu diserahkan pada masyarakat itu sendiri, karena mereka sudah banyak belajar dari cara berdemokrasi yang baik.